F-PKS akan Bentuk Tim Reformasi Parlemen

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI akan membentuk Tim Reformasi Parlemen yang bertugas mengawal pelaksanaan agenda reformasi di DPR RI.

"Saya sebagai Sekretaris Fraksi sekaligus ditunjuk oleh pimpinan untuk mengetuai tim ini," kata Abdul Hakim dalam rilis yang diterima Jurnalparlemen.com, Rabu (25/5).

Menurut Hakim, F-PKS juga mengusulkan adanya rasionalisasi lembaga Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Selama ini menurutnya, produk kebijakan yang dikeluarkan BURT kerap mengundang kontroversi di tengah masyarakat.

"F-PKS usulkan BURT dirasionalisasi menjadi lembaga setara Kelompok Kerja atau Pokja di bawah Pimpinan DPR. Keanggotaaan Pokja ini pun cukup 9 orang mewakili 9 Fraksi, tidak seperti saat ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang," ujarnya.

Hal itu didasari temuan karena di Tahun Anggaran 2011, lembaga tinggi DPR menyerap hanya 0,2 persen dari total APBN. Tak hanya itu, F-PKS mengusulkan penguatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di DPR. Alasannya, lanjut Hakim, karena BAKN merupakan lembaga yang diamanatkan UUD Negara RI 1945, tetapi justru kurang merepresentasikan fungsi pengawasan DPR secara maksimal terhadap Anggaran Negara yang mencapai Rp 1.229,5 triliun. Tujuannya untuk memperkuat fungsi pengawasan anggaran, selain diperkuat lembaganya maka keanggotaannya pun mesti diperluas menjadi setingkat Pansus.

"Kami mengusulkan ada 30 perwakilan yang mewakili secara proporsional dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI," tandas anggota DPR RI Dapil Lampung II ini.