Soal Ganjil-Genap, Gerindra Kritik Jokowi

Partai Gerindra mulai berani melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Melalui fraksinya di DPRD Gerindra menyatakan, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang dianggap gagal yakni terkait kebijakan pemberlakukaan pembatasan kendaraan roda empat berdasarkan plat nomor ganjil- genap.

Pernyataan Partai Gerindra yang berani mentang kebijakan Jokowi tersebut, cukup mengagetkan banyak pihak, mengingat Gerindra adalah salah satu partai pendukung Jokowi di Pilkada bersama PDIP.

"Kenapa saya katakan pembatasan kendaraan ganjil - genap program gagal sebab di beberapa negara besar yang menerapkan kebijakan tersebut, semuanya tidak berhasil karena dinilai merugikan warganya," ungkap M. Sanusi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jakarta.

Kota-kota besar tersebut diantaranya, Athena, Mexico City, Roma, Beijing. Keempat negara besar tersebut tidak berhasil menerapkan kebijakan tersebut. “Kota-kota besar di negara maju saja gagal menerapkan sistem ganjil genap, lha kok di Jakarta malah mau menerapkan program gagal tersebut,” kata Sanusi di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (13/12).

Karena itu, Sanusi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk secepatnya mengimplementasikan sistem ganjil genap di Jakarta.

Bahkan Sanusi menilai kebijakan ganjil-genap yang akan diberlakukan di Jakarta teersebut tidak pernah dilakukan kajian. Menurutnya seharusnya, Jokowi melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melakukan uji coba ganjil genap. Bila tidak, maka pelaksanaannya akan merugikan warga Jakarta.

“Saya melihat Pemprov DKI belum siap menerapkan itu. Lihat saja sistem transportasi di Jakarta yang masih kacau. Lalu warga belum menemukan pilihan alternatif untuk transportasi massal. Kalau jadi diterapkan, warga mau menggunakan transportasi massal yang mana?,” jelasnya.

Sanusi meminta, Jokowi membandingkan sistem transprotasi kota-kota besar yang telah menerapkan kebijakan tersebut namun akhirnya gagal. Kota-kota itu sudah memiliki sistem transportasi yang bagus dan terintegrasi, tetapi ternyata kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga diakhiri pelaksanaannya.

“Apalagi Jakarta, yang belum memiliki transportasi massal yang baik dan terintegrasi. Negara lain yang transportasinya baik saja gagal kok. Makanya perlu kajian dan jangan gegabah, supaya kebijakan tidak mudah diciptakan dan mudah dihilangkan.

Dalam penerapan ganjil genap, ditegaskannya, jangan jadikan warga sebagai kelinci percobaan. Dengan mengatasnamakan trial and error, akhirnya kebijakan tersebut merugikan masyarakat. ’’Kasihan warga kalau dijadikan kelinci percobaan terus menerus,’’ tuturnya.

Seharusnya, lanjut Sanusi, Jokowi melihat draft kajian yang telah dilakukan Pemprov DKI dengan pakar transportasi Australia beberapa tahun lalu. Dalam kajian tersebut, untuk memecahkan masalah lalu lintas Jakarta dalam jangka pendek, diprioritaskan pembangunan bus Transjakarta.

Salah satunya adalah pengadaan 1.000 bus Transjakarta baru untuk meningkatkan performa kinerjanya. Sehingga dapat mengurangi gangguan lalu lintas dan meningkatkan kualitas layanan. ’’Hibah 1000 bus juga ada di draft itu dan menjadi salah satu rekomendasi. Tetapi di draf itu juga tertulis ganjil genap tidak layak diterapkan karena gagal di semua negara,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam draft kajian tersebut ada tiga tindakan yang dilarang untuk dilakukan dalam waktu singkat, yaitu pembatasan kendaraan berdasarkan nomor plat mobil ganjil genap, melarang penggunaan mobil sepenuhnya dan pengalihan bus swasta atau metromini atau kopaja ke jalur busway.

Kelemahan sistem ganjil genap tersebut akan membuka peluang tindakan penipuan duplikasi nomor plat mobil. Tidak hanya itu, rumah tangga yang lebih mampu akan menggunakan alternatif nomor kendaraan, serta menimbulkan peluang penambahan kendaraan bermotor bagi rumah tangga mampu untuk mendapatkan dua nomor plat kendaraan yang ganjil dan genap.

“Karena itu, kami minta Gubernur tunda lebih awal kebijakan ganjil genap. Lihat kajian lama, kenapa ganjil - genap gagal di negara-negara lain," tegasnya.

Lantas bagaimana sikap Jokowi menanggapi kritik pedas dari partai pendukungnya? Menurut Jokowi, setiap kebijakan pasti akan mendapatkan penolakan dari beberapa kalangan, dan juga mendapatkan dukungan dari kalangan yang lain.
“Kalau ada pro kontra itu hal yang biasa. Kebijakan berhasil itu luar biasa. Kajiannya sudah komplit kok, sudah dilakukan pemaparan. Tidak ada yang dipermasalahkan,” kata Jokowi.