Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) yang seharusnya digelar, Rabu (13/2), terpaksa ditunda. Hanya anggota DPD yang fullteam.
"Saya mohon maaf empat pimpinan tidak bisa hadir karena semuanya sedang dinas. Saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Alex Litaay (Alexander Litaay dari Fraksi PDIP," kata seorang staf Sekretariat Pansus RUU PPDK.
Rapat sendiri belum kuorum. Dari PAN baru satu dan Demokrat dua. Semua pimpinan tidak hadir. Hanya DPD yang lengkap. Melihat kondisi tersebut, mitra kerja yang hadir seperti dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan juga dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun sepakat rapat ditunda sambil menunggu penjadwalan ulang.
Anggota DPD dari Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth menyayangkan penundaan rapat ini. "Mungkin tumpang tindih ya, sehingga semua Pimpinan Pansus tidak bisa hadir. Mungkin perlu pengaturan lagi," kata Aida.
Dia menyampaikan mengingat memang banyak sekali rapat, mulai RUU Pilkada, RUU Ormas, dan banyak lagi yang lain, perlu adanya perhatian serius penjadwalannya sehingga tidak bentrok lagi.
Menurut Aida, RUU PPDK sangat urgen, tidak bisa lagi ditunda lagi karena harus segera disahkan. "Saya dari Kepulauan Riau. Bagaimana Natuna yang berbatasan dengan empat negara, ini perlu perhatian serius. Saya sudah dua periode di DPD. Saya tidak sabar lagi karena sudah banyak sekali hasil laut yang dicuri asing seperti dari Thailand dan Vietnam," tuturnya.
Jangan lupa, Natuna itu penghasil gas salah satu terbesar di dunia. Tetapi masyarakatnya tidak menikmati. Mereka tetap ingin di NKRI. "Tetapi tolong anak-anak kami tidak bisa sekolah dan kesejahteraan hanya harapan," kata Aida yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD ini.
Aida berharap setelah disahkan, RUU PPDK akan memberikan keadilan bagi daerah kepulauan. "Beban kami di kepulauan lebih berat daripada daerah di daratan. Dalam RUU PPDK juga dibahas soal alokasi APBN," pungkas Aida.
