Terkait tenggat waktu penyelesaian pembangunan Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, tanggal 25 Juli 2013 yang semakin dekat, sejumlah anggota Komisi V DPR RI melakukan inspeksi guna memantau seberapa jauh kesiapan operasionalisasi Kualanamu.

Saat peninjauan itu, anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso Halomoan Sinaga menyatakan bahwa masih ada sejumlah infrastruktur yang pembangunannya masih belum tuntas secara keseluruhan sehingga DPR meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pengerjaan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.

Jika memang dibutuhkan, seluruh satuan kerja yang ditugaskan untuk membangun Bandara Kualanamu untuk bekerja selama 24 jam penuh karena tenggat waktunya tinggal 21 hari lagi. “(Pembangunan jalan) di Aek latong (Kabupaten Tapanuli Selatan) bisa 24 jam, dan berhasil,” katanya.

Selain infrastruktur penerbangan, politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan kondisi jalan yang akan dilalui calon penumpang di Bandara Kualanamu. “Jangan karena macet, penumpang tidak sampai ke Bandara Kualanamu,” katanya di depan Menhub EE Mangindaan dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Selain kesiapan infrastruktur, anggota Komisi V DPR RI tersebut juga mengaharapkan satuan kerja yang membangun Bandara Kualanamu untuk dapat memperindah pemandangan di sekitar infrastruktur transportasi udara tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menanam pohon di sekitar Bandara Kualanamu dan berbagai jalan menuju bandara.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura 2 Laurensius Manurung mengatakan, pihaknya sangat siap untuk operasional perdana yang akan dilaksanakan pada 25 Juli 2013 tersebut. “Kita sudah sangat siap. Hari ini ‘final check’,” katanya.

Secara keseluruhan, kata dia, kemajuan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung untuk penerbangan di Bandara Kualanamu telah mencapai 93 persen. Sedangkan sisanya yang berkisar tujuh persen lagi tidak akan mengganggu aktivitas penerbangan karena terdiri dari perkantoran, mesjid, gedung operasional, dan kereta api.

Untuk mendukung operasional perdana pada 25 Juli tersebut, jajaran manajemen akan mulai berpindah dari Bandara Polonia Medan menuju Bandara Kualanamu. Setelah itu, akan dilakukan pemboyongan dari Bandara Polonia pada 15 Juli, katanya.

Kecewa Gubsu Tidak Hadir

Pada kesempatan itu, kalangan anggota Komisi V DPR RI juga menyatakan kecewa atas ketidakhadiran Direktur Utama PT Angkasa Pura 2 Tri Sunoko dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam peninjauan lokasi pembangunan Bandar Udara Kualanamu. Ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menyukseskan pembangunan Bandara Kualanamu.

Salah seorang perwakilan PT.AP 2 menjelaskan bahwa ketidakhadiran Dirut PT AP 2 Tri Sunoko tersebut disebabkan adanya tugas penting di Jakarta.

Namun jawaban tersebut diprotes Gandung Pardiman karena peninjauan perkembangan pembangunan Bandara Kualanamu juga sangat penting. “Apalagi kunjungan kali ini diikuti dua menteri,” kata Gandung.

Sedangkan atas ketidakhadiran Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam peninjauan itu diprotes anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno.

Teguh menilai Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho seperti tidak serius dan tidak perhatian meski kunjungan ke Bandara Kualanamu tersebut diikuti dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.”(Bandara Kualanamu) ini untuk masyarakat Sumut, bukan untuk kami. Kenapa gubernur atau wakil gubernur tidak hadir,” katanya.

Asisten II Sekdaprov Sumut R Sabrina yang mengikuti pertemuan itu mengatakan ketidakhadiran Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wagub Erry Nuradi disebabkan sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).