Komisi X DPR menepis anggapan tak serius dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal itu menyusul beredarnya buku pelajaran Bahasa Indonesia yang memuat materi pornografi di Kota Bogor, Jawa Barat.
"Kami tidak lepas tangan dalam melakukan pengawasan. Tetapi, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten/Kota kita ada lebih dari 500 sehingga tak memungkinkan bagi kami untuk mengawasi secara komprehensif setiap saat," kata Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto kepada JurnalParlemen, Minggu (14/7).
Agus mengatakan, Komisi X memang belum melakukan rapat pembahasan khusus mengenai masalah beredarnya buku pelajaran SD yang mengandung materi berbau pornografi. "Itu karena kita beberapa pekan ini masih fokus pada penyelesaian RUU Dikdok (Pendidikan Kedokteran, red)", ujarnya
Menurut Agus, pengaturan pendidikan bukan wewenang pemerintah pusat melainkan otonomi daerah meskipun beberapa hal seperti penetapan anggaran masih ada pada pusat. "Maka dari itu, yang kita sorot pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kota Bogor," imbuh Agus.
Sehubungan dengan kondisi itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah I tersebut meminta seluruh pihak termasuk media massa untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan. "Informasi dari media massa sangat dibutuhkan untuk Kemdikbud dan Komisi X untuk menjalankan fungsi pengawasan," tegasnya.
Agar peredaran buku itu tak meluas, Ketua Komisi X DPR RI meminta agar buku pelajaran itu segera ditarik peredarannya, untuk kemudian diaudit secara benar-benar untuk mengetahui dari mana kesalahan itu berasal.
