Terungkapnya peredaran buku pelajaran yang tersisip cerita porno pada sejumlah sekolah di Kota Samarinda membuat banyak pihak menjadi resah. Meksi itu tak dijual di sekolah, namun diyakini sudah banyak yang beredar luas dan dibaca murid SD. Karena itu, diminta kepada pihak berwajib untuk bisa mengusut tuntas. Terutama terkait penerbitaan, distribusi, hingga penjualan. Bahkan bila perlu hingga ke sekolah, khususnya guru yang mewajibkan muridnya untuk membeli buku tersbeut.
“Saya kira ini menjadi masalah serius yang tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Karena ini menyangkut ancaman terhadap degradasi moral anak bangsa. Jadi semua pihak terkait harus bisa menanggapi secara serius,” ujar anggota DPRD Samarinda asal Partai Pelopor, M Wahyudi kepada Sapos, kemarin.
Selaian pihak berwajib, Wahyudi juga meminta Disdik untuk merespon serius kejadian ini. Terutama untuk menarik buku-buku tersebut dari peredaran di tangan para murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk dengan guru mata pelajaran maupun kepala sekolah.
“Kami juga sangat heran, kok bisa kecolongan seperti itu? Meski katanya dijual di luar lingkungan sekolah, tapi harus diusut tuntas. Kalau memang ada unsur kesengajaan, maka harus disanksi tegas. Karena ini sangat merugikan masyarakat,” tandas Wahyudi diamini anggota Fraksi Patriot, Fahruddin.
Sementara Kepala Disdik Kota Samarinda, Ibnu Araby langsung merespon cepat permasalahan ini. Begitu ada pemberitaan tentang adanya buku tersebut di SDN 006 Jl dr Soetomo, ia langsung menerjunkan timnya di lapangan. Setelah diidentifikasi, akhirnya pihaknya menghentikan peredaran buku yang kabarnya dibeli di toko tertentu itu. Dengan demikian, diharapkan agar tidak bereder untuk murid SD di sekolah lainnya. Sementara untuk buku yang terlanjur beredar, langsung ditarik sekolah untuk digudangkan.
Memang buku tersebut dibeli secara pribadi, namun karena ada cerita berbau porno yang tersisip di dalamnya, sehingga langsung ditarik.
“Ke depannya kami minta supaya para guru mata pelajaran bisa lebih teliti. Biar buku yang sampai ke tangan anak didik itu memang benar-benar layak,” katanya.
Meski begitu, Ibnu memastikan ke depan permasalahan ini bisa diminimalisir. Pasalnya, pada kurikulum pendidikan 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai buku panduan utama untuk kegiatan belajar mengajar. BSE tersebut bisa diunduh secara gratis dari situs Kemendikbud.
“Pihak sekolah bisa memfasilitasinya. Dan kami berharap supaya BSE ini memang harus jadi buku panduan utama. Kalau mau pakai buku lain untuk referensi tambahan dipersilakan. Asalkan diperiksa secara teliti dulu. Biar kejadian yang sama tidak terulang kembali,” pesan Ibnu.
Disinggung soal pelaksanaan kurikulum pendidikan 2013 di Samarinda, Ibnu mengaku tetap berjalan lancar. Pihaknya tetap mengikuti target yang telah ditetapkan Kemendikbud. Dari 460 sekolah di kota ini, Kemendikbud menjadikan 25 sekolah sebagai pilot project. Masing-masing 2 SD, 5 SMP, 5 SMA, serta 10 SMK.
“Sisanya tetap kita bina secara bertahap. Apalagi Disdik Kaltim juga dukung penuh. Di sisi lain kita juga mulai ajukan anggaran pembinaan para guru pada APBD-P (APBD Perubahan, Red) nanti,” pungkas Ibnu.
