Dengan pengakuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait adanya pungutan sukarela untuk uang pembangunan SMAN 3 Pekanbaru sampai Rp500 ribu sangat disayangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. DPRD meminta supaya pihak sekolah untuk memaksimalkan saja ruangan penampungan di SMPN 6 sampai ada kejelasan dari pihak Chevron dan Pemko Pekanbaru.
‘’Tidak ada cerita uang sukarela untuk sekat menyekat, ini menyalahi dan kami tidak setujui. Dinas Pendidikan kami minta untuk bertindak tegas terhadap pelaku pungutan itu,’’ tegas Anggota Komisi III Jhon Romi Sinaga SE kepada Riau Pos, Rabu (17/12).
Disarankan Romi, pihak sekolah untuk dapat memaksimalkan saja ruangan penampungan itu. ‘’Tentunya sampai ada kejelasan dari Chevron dan Pemerintah Kota untuk membangun kembali,’’ ungkapnya lagi.
Dilanjutkannya, sampai hari ini saja, Komisi III belum mendapatkan laporan dari Chevron dan Dinas Pendidikan terkait siapa yang bakal membangun di lahan milik Chevron itu, dan statusnya masih menunggu. ‘’Pasca hearing Chevron dengan Pemko soal pembangunan SMAN 3 itu, kami masih menunggu. Janganlah memberatkan orangtua siswa,’’ tambahnya lagi.
Dikatakan, dalam usulan untuk membuat sekat-sekat itu datang dari komite sekolah, Romi menyebutkan, usulannya bagus, tapi jika sampai memberatkan dan tidak tepat aturannya ini akan menjadi masalah, apalagi lahan itu belum dihibahkan ke pemerintah.
‘’Judulnya memang sukarela, tapi pasti ada kenapa-kenapanya bagi yang tidak menyumbang, pasti itu. Kalau jam pelajaran yang menjadi persoalan tentu para guru sudah punya cara bagaimana supaya siswa-siswinya tidak ketinggalan, jangan main pungut-pungut sajalah, usut itu Pak Kadis,’’ kata Romi.
Sementara itu dijelaskan oleh Ketua Komite I SMAN 3, Yusuf Daeng, mengapa timbul ide meminta sumbangan secara sukarela itu adalah untuk menyekat ruangandi SMAN 3 bekas terbakar itu adalah untuk anak-anak kelas III.
