Sejumlah anggota DPRD Kota Serang menerima keluhan tentang adanya pungutan liar 9pungli) sekolah. Keluhan ini disampaikan warga saat reses. Hasil reses ini hari ini disampaikan perwakilan anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang.
"Hampir semua dapil melaporkan pungutan sekolah. Tadi saya bersama Walikot juga membahas persoalan ini, banyaknya laporan masyarakat saat reses soal pungutan pembayaran sekolah," ungkap Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna, Senin (5/1/2015),
Ketua DPRD Kota Serang berjanji besok akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan pungutan dari pihak sekolah. "Kalaupun memang hal ini benar terjadi, kami setuju Pemkot harus memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Untuk detailnya, kami sudah merencanakan besok bertemu dengan Dinas Pendidikan Kota Serang," jelasnya.
Sementara itu, Walikota Serang Tb Haerul Jaman mengatakan, bahwa dirinya pernah menerima aduan masyarakat lewat SMS terkait adanya pungli sekolah. "Bukan kali ini saja. Bukan hasil reses saja, namun sebelumnya ada pengaduan, dan ada beberapa sekolah yang melakukan pungutan yang digunakan untuk pembangunan, dan biaya beli cat," kata Jaman.
Selanjutnya, Jaman menjelaskan, Pemkot Serang menggulirkan program pendidikan gratis harus didukung oleh semua pihak. "Dimana program pendidikan gratis baru memulai, sehingga masih ada kendala-kendala, kita terus melakukan evaluasi," jelasnya.
Walikota menginsturksikan Dindik untuk segera meninjau ke lapangan apakah memang betul-betul ada pungli sekolah itu. "Kalaupun terjadi maka Dindik harus memberikan sanksi pada kepala sekolah yang melakukan tindakan tersebut. Mudah-mudahan evaluasi ke depan pendidikan gratis terus dilakukan," katanya.
