Berita Anggota Parlemen

Dewan akan Sidak terkait Dugaan Pungli di Sejumlah Sekolah di Gresik

Komisi D DPRD Gresik berencana akan menyelesaikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) sejumlah sekolah negeri ataupun sekolah swasta.  

“Nanti akan kita selesaikan,” kata Syaikhu Busiri, anggota Komisi D DPRD Gresik singkat, Senin (12/1/2015).

Tapi langkah yang perah dilakukan Komisi D DPRD Gresik untuk mencegah pungli di lembaga pendidikan negeri juga belum membuahkan hasil.

Misalnya hearing bersama sekolah dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik.

Hearing sendiri dilakukan secara tertutup, wartawan tidak boleh meliput dan ternya sampai sekarang juga tidak ada efek jera dan penyelesaikan yang jelas. Apalagi untuk mengembalikan uang pungli atau dibawa ke ranah hukum.

Sebenarnya dari masing-masing sekolah negeri sudah diwajibkan untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Benlanja  Sekolah (RAPBS). Dari RAPBS tersebut diajukan ke Bupati untuk disetujui semua kegiatan dan anggarannya. Tapi ternyata, masih banyak sekolah-sekolah yang melakukan pungli dengan dalih untuk pembangunan dan seragam.

“Seharusnya aturannya sudah jelas, sekolah bisa membuat RAPBS pada awal tahun ajaran baru, kemudian diajukan ke Bupati untuk disetujui semua kegiatan tersebut,” imbuhnya.

Menurut Syaikhu Busiri, anggota Komisi D DPRD Gresik dari Fraksi PKB ini sudah tegas bahwa sekolah negeri dilarang ada pungli dan bentuk sumbangan.

“Sekolah negeri dilarang memungut biaya dengan alasan sumbangan,” katanya.  

Namun, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik, Nadlif saat dihubungi melalui pesawat teleponnya tidak menjawab.

Sedang Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik juga tidak setuju dengan adanya sumbangan. 

“Sekolah negeri sudah ada anggarannya, mulai perbaikan gedung, pembangunan gedung dan perawatannya. Gurunya juga sudah digaji pemerintah," kata Ali Afandi.

Diposting 13-01-2015.

Dia dalam berita ini...

Syaichu Busiri

Anggota DPRD Kab. Gresik 2014