Komisi I DPR mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan rebalancing atau realokasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunanan (BHP) frekuensi untuk penambahan anggaran infrastruktur telekomunikasi di wilayah kewajiban universal, yang dikelola Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Demikian salah satu kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja antara Menteri Komunikasi Informatika Rudiantara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Rapat ini fokus membahas mengenai dukungan PNBP sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
“Komisi I DPR mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK,” imbuh Kharis.
Percepatan pembangunan itu, tambah politisi F-PKS itu, dalam konteks pembangunan Palapa Ring, Base Transceiver Station (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengadaan satelit percepatan akses internet.
“Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan desa tertinggal di luar 3T,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
