Ratusan anggota Forum Betawi Rempug (FBR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengecam keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing Greenpeace di Jakarta yang dinilai ilegal.
Lima perwakilan dari FBR diterima oleh anggota komisi A DPRD DKI Jakarta yang diwakili oleh Abdul Aziz dan Suprawito.
"Tindakan Greenpeace yang tidak mendaftarkan diri tersebut jelas mengangkangi hukum yang berlaku di Indonesia," kata Koordinator Aksi, Ibrahim, Selasa (12/7/2011).
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), tercatat sebanyak 108 LSM yang bernaung di wilayah Jakarta Pusat maupun di Jakarta Selatan. Di antara jumlah tersebut, Greenpeace sama sekali tidak terdaftar.
Dengan demikian, Greenpeace dianggap tidak mematuhi peraturan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 1986.
"Semua kegiatan Greenpeace yang dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta itu ilegal. Kami meminta DPRD untuk menindaklanjuti hal ini," tegas Ibrahim.
Sementara itu, Anggota Komisi A dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Abdul Aziz, mengatakan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan hukum memang sudah semestinya ditindak. Dia pun akan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait keberadaan Greenpeace.
"Surat dan amanah sudah saya terima dan akan segera saya sampaikan kepada Ketua DPRD. Kami juga akan meminta kepada Pemprov DKI untuk mengambil tindakan jika memang terbukti," pungkas Aziz.