Soal Intervensi MKD, PMKRI: Pimpinan DPR Tidak Kompeten

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan segala bentuk intervensi terhadap Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Desakan tersebut menyusul proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPR saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu yang lalu.

“Pimpinan DPR tidak layak mengintervensi Mahkamah Kehormatan DPR dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR bahkan pimpinan DPR sekalipun,” ujar Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI Angelo Wake Kako kepada Beritasatu.com pada Kamis (24/9).

PMKRI, kata Angelo secara khusus menyayangkan sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dinilai tidak kompeten dengan melayangkan surat kepada MKD agar tidak mempublikasikan proses penyelidikan terhadap pimpinan DPR yang diduga melanggar kode etik.

“Intervensi yang dilakukan Fahri Hamzah selaku pimpinan DPR mengindikasikan bahwa DPR tidak ingin segala kebobrokan yang dilakukan selama ini diketahui publik. Jika sikap (intervensi) seperti ini terus dibiarkan, maka untuk apa MKD dibentuk?” kritik Angelo.

Angelo menegaskan keikutsertaan pimpinan DPR dalam kampanye salah satu kandidat calon Presiden AS adalah hal fatal karena berkaitan dengan kewibawaan negara. "Rakyat berhak mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan elit DRR selama berada di negara yang dikunjungi," kata dia.

PMKRI secara organisasi, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan DPR agar tidak takut terhadap intervensi siapapun dalam proses penyelidikan tersebut.

“Apapun hasil penyelidikan oleh MKD harus dipublikasikan secara transparan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rakyat memilih DPR untuk menyuarakan aspirasinya, bukan menjadi tim kampanye salah satu kandidat calon presiden di negara lain,” tandas Angelo.