Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengatakan, saat ini sebanyak 6.516 warga atau sekitar 46 persen dari total 13.896 penghuni rusun pemerintah terancam diusir oleh pengelola karena menunggak pembayaran sewa lebih dari tiga bulan.
"Masalah penghuni Rusun yang terancam diusir ini membuktikan ada yang salah dalam relokasi korban gusuran ke rusun. Sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh," kata Prabowo kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Karenanya, Prabowo meminta Pemprov DKI tidak membiarkan korban penggusuran kehilangan tempat tinggal dan sekaligus memikirkan juga nasib pekerjaan.
"Mereka ini warga Jakarta, rakyat Indonesia yang harus difasilitasi oleh pemerintah (Negara). Pendapatan mereka sebelumnya juga harus dikembalikan, jangan diperlakukan kayak mindahin barang dong. Mereka ini kan tetap butuh penghasilan buat bayar sewa rusun," ujar politisi Gerindra ini.
Diketahui, tak kurang dari 6.516 penghuni atau 46 persen dari total 13.896 penghuni rumah susun kini terancam diusir.
Penyebabnya, karena mereka menunggak pembayaran sewa lebih dari tiga bulan. Penghuni tersebut menunggak karena tak punya penghasilan tetap ataupun pendapatan yang pasti.
Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Mely Budiastuti mengklaim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memberdayakan warga yang direlokasi dari pinggiran sungai, waduk, ataupun kolong jalan dengan memberikan pelatihan keterampilan, sarana usaha, dan modal melalui kredit lunak.
Namun, diakuinya masih ada kendala terutama terkait jalur pemasaran dan target konsumen pembeli produk.
Terkait tunggakan itu, Pemprov DKI mendapat dukungan dari Bazis DKI Jakarta yang akan menanggung tunggakan sewa penghuni, terutama yang tidak punya kemampuan bekerja.
