Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Menurutnya, hal itu dapat menjadi salah satu upaya mengantisipasi banjir.
"Di rapat komisi kemarin pembahasannya, kita memang concern salah satunya, yang utama, adalah soal pengurangan banjir. Nah banjir ini apa sih? Jalan keluarnya musti seperti apa?" kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
"Makanya kami mendorong betul bahwa Pemprov ini membuat rusun lagi, terutama di sekitar Jaksel dan Jakbar, yang memang kita sama-sama tau di sana kurang rusun," sambungnya.
Ida mengatakan nantinya rusun tersebut dapat dihuni oleh warga yang saat ini tinggal di bantaran kali. Menurutnya, itu dapat mempercepat normalisasi sungai.
"Rusun ini untuk siapa, rusun ini adalah untuk orang yang sekarang ini tinggal di bantaran kali. Biar semuanya bisa terselesaikan normalisasi dan sebagainya, salah satu perubahan, usulan, kami adalah Pemerintah Daerah untuk menyiapkan rusun untuk warga setempat," ujarnya.
Sementara itu, untuk sumur resapan, Ida mengatakan akan melakukan evaluasi terlebih dulu. Dia menyebut jika hasil evaluasi tidak terdapat masalah, pembangunan sumur resapan dapat dilanjutkan.
"Pembangunan tahun depan kita minta dievaluasi dulu. Sumur resapan ini kita minta evaluasi apakah sumur resapan itu cara membuatnya seperti apa? Yang pasnya gitu ya. Jangan kita hanya membuat lubang, efektif atau tidak, nah ini kita minta dievaluasi. Kalau memang nanti hasilnya terus, contohnya ini bagus, tidak masalah. Tapi kita minta evaluasi betul," tuturnya.
Diketahui, DPRD DKI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023, sebesar Rp 83,78 triliun. APBD DKI 2023 akan fokus terhadap 3 program prioritas.
"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada 3 program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27% APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, dalam keterangannya, Selasa (29/11).
Michael mengatakan APBD DKI 2023 disepakati sebesar Rp 83,78 triliun. Diketahui, pada saat MoU penandatanganan APBD oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi dan DPRD pada Selasa (8/11) disepakati sebesar Rp 82,5 triliun.
"APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp 83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023," ucapnya.
