Polemik Tambang Galian C - Dewan Minta Pemkab Cabut Izin Operasi PT BSU

DPRD Polewali Mandar (Polman) meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Polman untuk segera mencabut izin operasional PT Bumi Sarana Utama (BSU) yang melakukan penambangan galian C di Sungai Maloso yang ada di Desa Batupanga Da’ala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Mau tidak mau, kegiatan perusahaan mengambil galian C pada sungai di wilayah itu harus dihentikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Polman Andi Mappangara kepada SINDO, kemarin. Karena itu, kata Andi, untuk menghentikan aktifitas perusahaan, maka pemerintah harus turun tangan terhadap masalah itu dan mencabut izin operasional perusahaan. 

Sebab, jika tidak dicabut, perusahaan akan tetap bisa beroperasi karena masih memiliki izin operasional dari pemerintah. Andi melihat, kondisi sungai tersebut sudah tidak layak lagi untuk ditambang karena sudah terjadi pengikisan ke tebing-tebing sungai. Dampak dari pengikisan itu akan mengakibatkan longsor pada permukiman warga yang tinggal di pinggiran sungai pada areal penambangan. Hal senada yang disampaikan Anggota Komisi III Abdul Rahim.

Ia secara tegas meminta agar aktifitas perusahaan itu dihentikan atau ditutup. Kemarin, sejumlah pemuda kembali mendatangi kantor DPRD Polman. Mereka meminta DPRD untuk mendesak pemerintah agar menghentikan aktifitas perusahaan. Jika terus dibiarkan,konflik akan terjadi. Kepala Distamben Polman Hamdan Ahmad yang dikonfirmasi terkait desakan DPRD dan keluhan masyarakat untuk mencabut izin operasional PT Bumi Sarana Utama tidak bisa memberikan keputusan. 

Alasannya, pihaknya masih akan meninjau dulu kondisi sebenarnya yang terjadi di wilayah itu sehingga ada fakta yang jelas. “Kita tinjau dulu di lokasi. Kalau memang fakta, kita akan sikapi keinginan DPRD,” ujar Hamdan.