Keberadaan reklame liar di beberapa lokasi di kota Batu mulai disoroti.
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika mengkritisi Pemkot Batu dengan mengatakan bahwa saat ini banyak reklame liar yang dipasang di jalanan.
Menurut Kartika, reklame liar sangat merugikan dan merusak keindahan Kota Batu sebagai destinasi wisata.
Kondisi itu menurut Kartika tidak selaras dengan upaya Pemkot Batu yang tengah berusaha meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD).
Kartika pun berharap Satpol PP dapat menertibkan reklame liar, sedangkan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu melakukan pendataan kembali.
"Pajak reklame memang sumber PAD Kota Batu. Agar bisa maksimal kami minta agar BKD untuk melakukan pendataan kembali reklame yang ada di Kota Batu," ujar Kartika, Kamis (16/1/2020).
Kartika mengatakan ada laporan keluhan masyarakat tentang reklame liar di Kota Batu.
Dengan adanya pendataan kembali reklame yang ada di Kota Batu, maka reklame liar bisa diturunkan.
Tidak sekadar itu, penindakan tegas juga perlu dilakukan agar pihak-pihak yang selama ini memasang tanpa izin punay kejeraan.
"Tak hanya meningkatkan pajak reklame, kami juga meminta agat dinas penegak Perda rutin melakukan penertiban reklame liar. Baik spanduk, umbul-umbul, ataupun papa nama toko," terang politisi PKB ini.
Kartika juga mempertanyakan, banyak dari reklame di Kota Batu yang tak memiliki tanda jatuh tempo.
Sehingga tidak bisa diketahui kapan reklame tersebut berakhir dan harus segera diturunkan.
DPRD Batu pun mendorong agar jalanan hingga persimpangan di Kota Batu terlihat indah.
"Ini yang jadi PR dan akan kami tanyakan ke dinas terkait saat rapat kerja bulan depan. Keterangan seperti keterangan jatuh tempo mengurus izin juga akan kami tanyakan," tegasnya.
Dari data BKD Kota Batu pada tahun 2019 lalu untuk pajak reklame telah terealisasi mencapai Rp 935 juta atau 117 persen dari target Rp 800 juta.
Sedangkan tahun ini untuk pajak reklame ditingkatkan menjadi Rp 1 miliar.
