Setelah sekian lama Komisi VI DPR RI menanti kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno ke DPR akhirnya terjawab sudah.
Pasalnya, Pimpinan komisi VI sepakat memanggil menteri perempuan paling berpengaruh di sektor BUMN itu untuk mengadakan rapat kerja ditengah belum dicabutnya surat larangan atas tindaklanjut Rekomendasi Pansus Pelindo. Di kabarkan Rini dijadwalkan hadir pada Kamis, (9/6/2016) besok untuk mengikuti raker dengan Komisi VI DPR RI.
"Akan dipanggil, Menteri Rini Kamis akan datang," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Azzam Azman Natawijana di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Pemanggilan tersebut juga diamini wakil ketua Komisi VI lainnya dari Fraksi Partai Gerindra Mochammad Hekal. Namun, Hekal mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah Menteri Rini akan benar-benar datang atau tidak.
"Ya. Kita lihat nanti," singkat Hekal.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Sormarno dilarang mengikuti rapat kerja dengan mitra Komisi oleh Pimpinan DPR. Surat larangan tersebut sendiri ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadli zon yang saat itu menjadi Plt Ketua DPR, pasca Setya Novanto mengundurkan diri.
Surat larangan tersebut keluar karena tindaklanjut dari Rekomendasi Pansus Pelindo yang meminta Presiden Jokowi mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, Pansus Pelindo telah menemukan pelanggaran di tubuh perusahaan BUMN yang merugikan negara dibawah kepemimpinan Rini Soemarno.
Akibatnya, Komisi VI DPR selaku mitra kerja kementrian BUMN tidak bisa mengadakan raker bersama Menteri. Serta, tidak bisa mengawasi gerak gerik BUMN yang masih dalam penanganan Rini Soemarno.
Bahkan, larangan tersebut berujung kekhawatiran di internal Komisi VI karena Rini Soemarno seolah bertindak "semaunya sendiri". Terakhir, yang membuat Komisi VI dan Komisi VII DPR geram adalah pernyataan Rini Soemarno yang ingin mengholding BUMN energi tanpa harus persetujuan DPR.
