Izin di BPPM Mahal dan Berbelit

DPRD Gresik menyorot pengurusan perizinan di Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) yang mahal dan berbelit.

”Keluhan itu datang dari para pengusaha ketika kami melakukan inspeksi. Mereka mengeluhkan adanya biaya besar dan proses yang berbelit. Sudah begitu, kadang masih dipersulit saat proses di BPPM,” ungkap Syaiful Fuad, wakil ketua Komisi A DPRD Gresik, kemarin. Dia berpendapat, seharusnya program pelayanan terpada satu atap yang digulirkan membuat pelayanan publik berlangsung cepat, murah, terjangkau, dan transparan. Namun nyatanya, program ini sekadar kamuflase. Banyak investor malah menilai proses perizinan di BPPM buruk.

”Dalam PTSA pelayanan maksimal 15 hari. Nyatanya bisa berlebih, makanya, pengusaha enggan untuk melakukan perpanjangan proses perizinan ketika izin yang dikantongi sudah habis masa berlakunya,” tegas Syaiful. Fakta lain yang diungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Gresik tersebut yakni adanya indikasi permintaan uang jaminan dalam penerbitan izin. Padahal tidak ada dasar hukum soal pengenaan jaminan uang tersebut.

”Ada keluhan dari pengusaha kapal yang hendak melayani jalur Gresik-Bawean, mereka diminta uang jaminan Rp 4 miliar. Darimana dasar hukumnya? Kok aneh investasi meminta uang jaminan. Tak salah bila sampai saat ini investasi di Gresik jalan di tempat,” beber Syaiful. Pungutan liar (pungli) juga kerap terjadi dalam pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan reklame.

Meski sesuai ketentuan pengurusan TDP gratis, di lapangan pemohon tetap dibebankan biaya. Biayanya juga tergantung modal usaha, termasuk bentuk perusahaan CV apa perseroan terbatas alias PT. ”Bentuknya CV lebih kecil dari PT.CV paling dikenakan sekitar Rp400.000-Rp500.000. Kalau PT bisa di atasnya. Belum lagi pungutan-pungutan lain,” ungkap dia. Keluhan ini sebenarnya sudah sering disampaikan kepada BPPM. Namun sejauh ini Kepala BPPM Gresik Agus Mualif belum berkomentar.

Kabag Humas Setkab Andhy Hendro Wijaya menegaskan bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan BPPM. Langkah ini diambil untuk memperjelas duduk persoalan sebenarnya. ”Informasi itu memang perlu dikroscek kebenarannya,” ujar dia.