Draf Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas di DPR bukan termasuk informasi publik yang dikecualikan. Artinya, draf RUU boleh diakses masyarakat.
"Kalau tetap tidak diberi, bisa dilaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai sengketa KIP," kata Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun kepada JurnalParlemen, Selasa (16/4). Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan JurnalParlemen soal sulitnya memperoleh RUU yang dibahas di DPR.
Draf RUU yang sedang dibahas DPR, kadang sulit diakses masyarakat. Penggiat antikorupsi dari ICW Emerson Yuntho mengaku kesulitan mendapatkan draf RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). "Saya tidak pernah tahu jadwal pembahasannya juga," kata Emerson saat mengadakan audiensi dengan Komisi IV, dua pekan lalu.
"Draf RUU kan dokumen rahasia," kata Wakil Ketua Komisi IV dari F-PD Herman Khaeron, saat beraudiensi dengan LSM dua pekan lalu.
Kini, sejumlah tenaga ahli juga tidak mau memberikan draf RUU, dengan alasan ada Tata Tertib Peliputan baru di DPR, di mana setiap dokumen hanya bisa diberikan atas persetujuan pimpinan.
